Aturan Ketat AS untuk Turis Asing, Wajib Melaporkan Riwayat Media Sosial

Amerika Serikat sedang dalam proses menyiapkan kebijakan baru yang dapat mempengaruhi visa untuk sejumlah wisatawan asing. Langkah ini mencakup pemeriksaan rinci terhadap riwayat media sosial mereka dalam lima tahun terakhir, yang menjadi salah satu syarat untuk memasuki negara tersebut.

Kebijakan ini diusulkan oleh pemerintah sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan keamanan nasional. Selain pemeriksaan media sosial, sejumlah informasi tambahan juga akan diminta dari para pemohon visa yang ingin mengunjungi AS.

Pemberlakuan Aturan Pemeriksaan Media Sosial untuk Wisatawan Asing

Usulan pemeriksaan riwayat media sosial oleh pemerintah AS ini ditujukan kepada wisatawan dari beberapa negara yang tergabung dalam Visa Waiver Program (VWP). Program ini memungkinkan turis untuk mengajukan izin tinggal hingga 90 hari dengan biaya tertentu.

Pemeriksaan media sosial ini akan diwajibkan dalam aplikasi Electronic System for Travel Authorization (ESTA), di mana para pemohon diharuskan mengisi informasi yang lebih mendetail. Informasi tersebut berfungsi untuk membantu pejabat perbatasan dalam melakukan penilaian dan verifikasi yang lebih teliti.

Kebijakan ini masih dalam tahap diskusi publik, yang artinya belum final dan dapat mengalami perubahan. U.S. Customs and Border Protection (CBP) memberikan waktu kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terkait usulan ini.

Data Tambahan yang Diperlukan dalam Proses Pengajuan Visa

Selain riwayat media sosial, pemohon ESTA juga diwajibkan untuk menyerahkan informasi lainnya yang dianggap penting. Ini termasuk alamat email yang digunakan dalam sepuluh tahun terakhir dan nomor telepon yang aktif dalam lima tahun terakhir.

Hal ini menjadi langkah yang lebih ketat dalam proses pengajuan visa, di mana identitas pemohon harus diacu dengan jelas. Selain itu, keluarga dekat dari pemohon juga harus disebutkan, sehingga otoritas memiliki data yang cukup untuk memastikan keaslian informasi.

Otoritas perbatasan juga meminta pemohon untuk mengunggah foto swafoto, atau selfie, yang akan digunakan untuk memverifikasi identitas. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil kemungkinan penyalahgunaan identitas saat memasuki negara tersebut.

Pertimbangan Keamanan dan Implikasi Kebijakan ini

Rencana ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan yang diambil oleh pemerintahan saat ini untuk memperketat imigrasi. Langkah ini diambil menyusul beberapa insiden yang mengancam keamanan, yang mendorong pemerintah untuk bertindak lebih tegas dalam hal kontrol perbatasan.

Beberapa pihak membenarkan bahwa adanya pemeriksaan tambahan ini penting untuk memastikan keselamatan negara, meskipun ada juga yang menunjukkan bahwa langkah ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para wisatawan. Hal ini menciptakan perdebatan di kalangan masyarakat mengenai efek jangka panjang dari kebijakan tersebut.

Ada kekhawatiran bahwa langkah ini dapat menurunkan jumlah wisatawan yang mau datang ke AS, terutama dari negara-negara yang diharuskan memenuhi persyaratan lebih ketat. Ini bisa berimplikasi pada sektor pariwisata yang sudah terdampak oleh berbagai kebijakan sebelumnya.

Related posts