8 Catatan DPR tentang Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, memberikan perhatian serius terhadap revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang sedang dibahas. Dalam rapat lanjutan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sugiat menyoroti beberapa isu penting yang perlu diperhatikan agar RUU tersebut tidak hanya menjadi formalitas semata. Dalam kesempatan itu, Sugiat mengingatkan agar setiap klausul dalam RUU dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan multitafsir. Ia menekankan bahwa klausul harus jelas dan bisa diterapkan secara efektif di lapangan. Pentingnya hal ini terletak pada kebutuhan praktis dalam implementasi…

Read More

Perlunya Pembenahan Partai Politik Melalui Revisi Undang-undang

Dalam ranah demokrasi, peran partai politik memainkan posisi yang sangat krusial. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan baru-baru ini menyatakan bahwa diperlukan perbaikan yang signifikan terhadap undang-undang terkait partai politik untuk memastikan bahwa partai dapat berfungsi dengan baik dalam sistem demokrasi yang ada. Setelah dilakukannya amendemen UUD 1945, semakin jelas bahwa pengaturan yang ada saat ini masih belum sepenuhnya memadai. Hal ini semakin ditekankan melalui pentingnya peran yang dimiliki partai politik dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di Indonesia. Dalam audiensi yang diadakan dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk…

Read More