Pilkada Melalui DPRD Bukanlah Solusi yang Tepat

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menyampaikan penolakannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan melalui DPRD. Dalam pandangannya, sistem pilkada melalui DPRD tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan langsung, seperti biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang yang masih merajalela. Konsistensinya dalam menolak rencana tersebut menunjukkan komitmen Benny terhadap integritas demokrasi. Menurutnya, permasalahan yang ada saat ini berakar dari regulasi yang lemah dan kurangnya kepatuhan terhadap norma hukum yang ada. Pentingnya Perbaikan Regulasi untuk Pilkada yang Lebih Baik Benny menekankan…

Read More

Pilkada Dinilai PDIP Melalui DPRD Sebagai Pengebirian Hak Politik Rakyat

Politikus Guntur Romli menyatakan penolakan partainya terhadap wacana Pilkada melalui DPRD yang saat ini sedang dibahas. Menurutnya, pilkada langsung adalah representasi kedaulatan rakyat yang seharusnya tetap dijaga dan dihormati oleh semua pihak. Guntur menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada dengan cara langsung sangat penting untuk memastikan partisipasi dan suara rakyat. Dia menganggap bahwa pilkada yang digelar melalui DPRD justru akan mengikis hak politik masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, Guntur menekankan bahwa memasuki wacana Pilkada tidaklah tepat saat ini. Menurutnya, semua energi seharusnya dialokasikan untuk penanggulangan berbagai bencana yang melanda, daripada membahas hal yang…

Read More

Kajian Usulan Pilkada Melalui DPRD Diminta PDIP Didukung PKB dan PAN

Perdebatan mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia kembali muncul ketika beberapa fraksi di DPR mengusulkan agar pemilihan ini dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD. Usulan ini disambut dengan beragam tanggapan dari berbagai partai, menciptakan dinamika politik yang cukup menarik untuk disimak. Beberapa pihak menilai wacana ini akan menyederhanakan proses pemilihan, tetapi ada juga yang khawatir akan dampak dari kebijakan ini terhadap demokrasi lokal. Dari sisi partai, Fraksi PDIP memandang perlunya kajian yang mendalam terhadap usulan Partai Golkar ini. Mereka mengindikasikan bahwa keputusan penting seharusnya tidak diambil berdasarkan kepentingan sesaat, tetapi…

Read More