Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan investigasi mendalam terkait dugaan keterlibatan pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam kasus suap lahan. Penyidik berfokus pada Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, yang baru menjabat selama delapan bulan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan. Investigasi ini diawali dengan penetapan sejumlah tersangka, termasuk Wayan dan Wakil Ketua PN, Bambang Setyawan. KPK berkomitmen untuk mengungkap semua pihak terlibat, bukan hanya mereka yang terjaring dalam OTT tersebut. Tindakan KPK untuk memperdalam hubungan antara berbagai pihak dalam kasus ini menunjukkan keseriusan lembaga dalam menangani kasus yang…
Read MoreTag: Ketua
Kasus Suap Ketua dan Wakil PN Depok yang Ditangkap KPK dalam OTT
Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Wayan Eka Mariarta, dan Wakilnya, Bambang Setyawan, mengungkapkan betapa rentannya sektor hukum terhadap praktik korupsi. Penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 5 Februari lalu menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Di tengah upaya pemberantasan korupsi, kasus ini kembali mencuat, menyiratkan adanya celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kasus ini berawal dari sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi yang diperebutkan oleh PT Karabha Digdaya dan pihak lain di Depok. Putusan Pengadilan Negeri Depok yang lebih memihak kepada PT KD memicu…
Read MoreDPR Tetapkan 9 Komisioner Ombudsman 2026-2031 Hery Susanto Sebagai Ketua
Komisi II DPR telah mengambil langkah signifikan dalam proses pemilihan calon anggota Ombudsman RI untuk periode 2026-2031. Sembilan calon anggota terpilih tersebut diumumkan setelah rapat uji kelayakan, di mana delapan fraksi di Komisi II DPR berkolaborasi untuk mencapai kesepakatan. Pemilihan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat fungsi Ombudsman RI dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Ketua Komisi II, Rifqinizami Karsayuda, berharap bahwa para calon dapat memenuhi ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban. Proses Seleksi dan Pemilihan Anggota Ombudsman RI Rifqi menjelaskan bahwa dari total 18 calon yang mendaftar,…
Read MoreKetua PN Jaksel Diduga Terlibat Makelar Kasus dan Perdagangan Keadilan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta baru-baru ini mengungkap fakta mengejutkan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan seorang hakim. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan mantan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, yang disebut sebagai makelar kasus dalam praktik ilegalnya. Pengadilan menyatakan bahwa tindakan Arif berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hakim Andi Saputra dari Pengadilan Tipikor menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar kode etik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang hakim. Pengadilan sebagai lembaga yang diharapkan menjadi penegak keadilan, kini dihadapkan pada tantangan besar akibat perbuatan…
Read MoreSyuriyah PBNU Tidak Memiliki Kewenangan Menghentikan Ketua Umum PBNU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki legitimasi untuk memberhentikan dirinya sebagai Ketua Umum. Pernyataan ini disampaikan setelah dia menghadiri Rapat Koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Surabaya, yang berlangsung tertutup. Dalam sambutannya, Gus Yahya menjelaskan bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU, keputusan untuk memecat ketua umum tidak termasuk dalam wewenang rapat harian Syuriyah. Ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap batasan-batasan dalam organisasi untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik internal. Gus Yahya menambahkan bahwa isu mengenai pemecatan…
Read MoreKetua Adat Terangkan Denda 96 Kerbau Babi dan Dua Miliar kepada Pandji
Ketua Umum Tongkonan Adat Sang Torayan, Benyamin Rante Allo, memberikan penjelasan mengenai keputusan untuk menjatuhkan denda terhadap komika Indonesia, Pandji Pragiwaksono. Denda ini berbentuk pengorbanan 96 kerbau dan babi, serta uang tunai sebesar Rp2 miliar, sebagai bagian dari sanksi adat yang diterapkan. Benyamin mengungkapkan bahwa sanksi ini sesuai dengan asas lolo patuan, yang menekankan pada tindakan pengorbanan hewan sebagai bagian dari pemulihan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Sanksi yang dijatuhkan membawa makna mendalam bagi masyarakat Toraja, yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Pengorbanan ini melambangkan sebuah pengembalian keharmonisan yang…
Read More4 Polisi Dipatsus Usai Ketua NasDem Sumut Jadi Korban Salah Tangkap
Empat anggota Polrestabes Medan sekarang menjalani hukuman disiplin berupa penempatan khusus akibat insiden salah tangkap yang menimpa Ketua DPD NasDem Sumatra Utara, Iskandar ST. Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani, mengonfirmasi bahwa keempat personel tersebut telah dipatsus sejak Jumat malam (17/10). Langkah disiplin ini diambil menyusul kejadian yang memalukan dan bisa merusak citra kepolisian. Proses evaluasi lebih lanjut terhadap keempat anggota yang terlibat masih berlangsung di Propam Polda Sumut. Siti Rohani menyatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kasus ini dan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Kejadian ini…
Read MoreKetua Umum PPP Mardiono Siap Menggandeng Kubu Agus Suparmanto
Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengungkapkan tekadnya untuk menyatukan semua elemen di partainya setelah kepengurusan resmi disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ditemui oleh wartawan, Mardiono mengatakan bahwa dia akan mengajak kubu Agus Suparmanto bergabung, meskipun ada perbedaan pandangan di antara mereka. Dalam kesempatan ini, Mardiono seolah membuka pintu untuk rekonsiliasi dan kerja sama antar kader. Ia menekankan pentingnya menyatukan visi untuk memperkuat eksistensi PPP di kancah politik Indonesia. “Saya akan menunggu dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama. Ini adalah saat yang tepat untuk bergandeng tangan,” ujar Mardiono. Pentingnya Rekonsiliasi…
Read MoreKomjen Chryshnanda, Dosen PTIK dan Ketua Tim Reformasi di Polri
Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana, baru-baru ini mendapatkan tanggung jawab tambahan sebagai Ketua Tim Reformasi Polri. Penunjukan ini menegaskan peran penting yang ia miliki dalam institusi kepolisian, serta harapan untuk mencapai transformasi yang lebih baik di tubuh Polri. Berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025, penunjukan ini resmi berlaku sejak 17 September 2025. Keputusan ini juga mencakup keberadaan 52 perwira tinggi dan perwira menengah yang dilibatkan dalam tim tersebut. Chryshnanda mengawali kariernya di Polri dengan mengukir prestasi yang mengesankan. Sebelum menjabat sebagai Kalemdiklat, ia berada di posisi…
Read More