Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menyampaikan penolakannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan melalui DPRD. Dalam pandangannya, sistem pilkada melalui DPRD tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan langsung, seperti biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang yang masih merajalela. Konsistensinya dalam menolak rencana tersebut menunjukkan komitmen Benny terhadap integritas demokrasi. Menurutnya, permasalahan yang ada saat ini berakar dari regulasi yang lemah dan kurangnya kepatuhan terhadap norma hukum yang ada. Pentingnya Perbaikan Regulasi untuk Pilkada yang Lebih Baik Benny menekankan…
Read MoreTag: DPRD
Pilkada Dinilai PDIP Melalui DPRD Sebagai Pengebirian Hak Politik Rakyat
Politikus Guntur Romli menyatakan penolakan partainya terhadap wacana Pilkada melalui DPRD yang saat ini sedang dibahas. Menurutnya, pilkada langsung adalah representasi kedaulatan rakyat yang seharusnya tetap dijaga dan dihormati oleh semua pihak. Guntur menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada dengan cara langsung sangat penting untuk memastikan partisipasi dan suara rakyat. Dia menganggap bahwa pilkada yang digelar melalui DPRD justru akan mengikis hak politik masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, Guntur menekankan bahwa memasuki wacana Pilkada tidaklah tepat saat ini. Menurutnya, semua energi seharusnya dialokasikan untuk penanggulangan berbagai bencana yang melanda, daripada membahas hal yang…
Read MoreKajian Usulan Pilkada Melalui DPRD Diminta PDIP Didukung PKB dan PAN
Perdebatan mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia kembali muncul ketika beberapa fraksi di DPR mengusulkan agar pemilihan ini dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD. Usulan ini disambut dengan beragam tanggapan dari berbagai partai, menciptakan dinamika politik yang cukup menarik untuk disimak. Beberapa pihak menilai wacana ini akan menyederhanakan proses pemilihan, tetapi ada juga yang khawatir akan dampak dari kebijakan ini terhadap demokrasi lokal. Dari sisi partai, Fraksi PDIP memandang perlunya kajian yang mendalam terhadap usulan Partai Golkar ini. Mereka mengindikasikan bahwa keputusan penting seharusnya tidak diambil berdasarkan kepentingan sesaat, tetapi…
Read MorePansus TRAP DPRD Bali Hentikan Proyek Lift Kaca di Pantai Kelingking
Di Nusa Penida, Bali, sedang berlangsung kontroversi terkait proyek lift kaca yang dianggap merusak keindahan panorama Pantai Kelingking. Proyek yang bernilai sekitar Rp200 miliar ini kini terhenti sementara setelah pemeriksaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali yang melihat adanya masalah dalam perizinan proyek tersebut. Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (Pansus TRAP), I Made Supartha, menyatakan adanya beberapa keluhan terkait legalitas proyek. Ia menekankan bahwa peraturan daerah mengenai tata ruang harus dipatuhi, untuk melindungi keindahan alam dan kepentingan masyarakat setempat. Pentingnya Tata Ruang Dalam Pengembangan Proyek Usulan…
Read MoreDPRD Tindaklanjuti Kasus Keracunan Usai 2 Daerah di Jabar Tetapkan KLB
Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, baru-baru ini mengumumkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Kecamatan Kadungora. Kejadian ini terjadi akibat konsumsi menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan hingga saat ini, jumlah korban keracunan telah mencapai 131 orang. Tak hanya Garut, Kabupaten Bandung Barat juga mengalami masalah serupa dengan lebih dari 1.000 orang menjadi korban keracunan dari program yang sama. Fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program gizi yang seharusnya memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah. Setelah kejadian tersebut, anggota Komisi V…
Read More