Puan Patuh pada Putusan MK Terkait Kuota 30 Persen Perempuan di AKD DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan adanya kuota minimal 30 persen untuk perempuan dalam setiap alat kelengkapan dewan (AKD). Ini merupakan langkah signifikan dalam mewujudkan kesetaraan gender di level legislatif di Indonesia. Puan juga menyatakan kesiapan untuk berdiskusi dengan perwakilan setiap fraksi di DPR mengenai penerapan keputusan tersebut, terutama dalam hal teknis pelaksanaannya di masa mendatang. Implementasi Keputusan MK dan Keterwakilan Perempuan “Keputusan MK ini akan kami tindaklanjuti, termasuk berdiskusi dengan tiap perwakilan fraksi,” ujar Puan, menunjukkan komitmennya untuk mendukung…

Read More

Komisi VIII DPR Dorong Pemerintah Buat Panduan Umrah Mandiri Khusus

Ketika pemerintah merencanakan pembukaan kembali umrah mandiri, banyak orang merasa antusias dan berharap untuk dapat menjalankan ibadah tersebut dengan lebih fleksibel. Langkah ini memberikan kesempatan baru bagi umat Muslim yang ingin berziarah ke Tanah Suci tanpa harus melalui lembaga penyelenggara. Di balik semangat tersebut, ada tanggung jawab besar yang harus ditanggung oleh para jemaah. Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa pentingnya pedoman dan regulasi yang tepat harus dipertimbangkan agar ibadah umrah tetap berjalan sesuai syariat dan aman. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang jelas agar para jemaah tidak mengalami kesalahan…

Read More

Anggota DPR Minta Kasus Private Jet KPU Tidak Dilanjutkan ke Jalur Hukum

Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, berharap bahwa kasus penggunaan jet pribadi oleh jajaran komisioner dan Sekjen KPU, yang menelan biaya sewa mencapai Rp46 miliar, tidak berlanjut ke ranah hukum. Ia menyayangkan bahwa masalah ini telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), padahal sejak awal, ia sudah memberikan peringatan agar masalah tersebut tidak meluas. Doli mengungkapkan rasa penyesalannya di kompleks parlemen, di mana ia menyatakan harapan agar situasi ini tidak berkembang lebih jauh. Dia juga menekankan pentingnya penanganan masalah ini secara tepat agar…

Read More

Anggota DPR Kritik BBKSDA Papua atas Penanganan Mahkota Cenderawasih yang Buruk

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pelestarian satwa liar semakin meningkat di seluruh dunia. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama ketika menyangkut praktik-praktik yang dianggap melanggar nilai-nilai budaya lokal dan keadilan sosial. Salah satu contoh nyata dari perdebatan ini adalah tindakan pemusnahan mahkota Cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua. Aksi ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR setempat, yang menganggap cara tersebut sebagai penghinaan terhadap budaya masyarakat Papua. Tindakan BBKSDA ini dimaksudkan untuk memberantas perdagangan ilegal satwa liar, tetapi cara…

Read More

Aktivis Bakar Gedung DPR Didanai Uang Rakyat

Presiden Republik Indonesia baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya mengenai tindakan vandalisme yang terjadi dalam konteks demonstrasi. Dalam pandangannya, perilaku tersebut mencerminkan kontradiksi dari apa yang dipandang sebagai aktivisme demokrasi. Beliau mempertanyakan bagaimana para pelaku yang mengklaim berjuang untuk demokrasi justru merusak institusi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak rakyat. Dalam sebuah pernyataan di Sidang Senat Terbuka Universitas Kristen Indonesia, situasi ini menjadi sorotan utama. Presiden menekankan bahwa tindakan membakar gedung-gedung yang diangap sebagai simbol demokrasi, seperti Gedung DPR, adalah bentuk pelecehan terhadap perjuangan rakyat. Dalam pandangan Prabowo, tindakan tersebut tidak mencerminkan semangat…

Read More

8 Catatan DPR tentang Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, memberikan perhatian serius terhadap revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang sedang dibahas. Dalam rapat lanjutan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sugiat menyoroti beberapa isu penting yang perlu diperhatikan agar RUU tersebut tidak hanya menjadi formalitas semata. Dalam kesempatan itu, Sugiat mengingatkan agar setiap klausul dalam RUU dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan multitafsir. Ia menekankan bahwa klausul harus jelas dan bisa diterapkan secara efektif di lapangan. Pentingnya hal ini terletak pada kebutuhan praktis dalam implementasi…

Read More

Pernyataan Keponakan Prabowo di Podcast yang Buatnya Mundur dari DPR

Keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo untuk mundur sebagai anggota DPR periode 2024-2029 mengejutkan banyak pihak. Melalui media sosial, ia mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil setelah pernyataannya di sebuah podcast menuai kontroversi dan memicu kemarahan masyarakat. Pernyataan tersebut menjadi sorotan publik setelah dipotong dan disebarkan tanpa konteks yang utuh. Dalam unggahannya, Rahayu merinci bahwa ia ingin masyarakat melihat keseluruhan tayangan agar memahami maksudnya dengan lebih baik. “Saya menyadari apa yang saya katakan dapat disalahartikan. Tidak ada niatan saya untuk meremehkan perjuangan masyarakat,” ujarnya, memohon agar masyarakat mendengar dengan seksama apa yang ia…

Read More