DPR Arsip - Sumber Berita

Hakim Ad Hoc Ajak DPR Bahas Tunjangan yang Tidak Naik Selama 13 Tahun

14/01/202614/01/2026 admin

Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Komisi III DPR untuk membahas sejumlah isu penting terkait kondisi serta beban kerja hakim ad hoc. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah mengenai tunjangan yang tidak mengalami kenaikan selama 13 tahun terakhir, yang telah mempengaruhi kesejahteraan mereka secara signifikan. Perwakilan FSHA, Ade Darussalam, dengan tegas menyatakan bahwa hakim ad hoc tidak memiliki gaji pokok, melainkan hanya bergantung pada tunjangan kehormatan. Ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah tuntutan pekerjaan yang terus meningkat dalam sektor peradilan. Dalam rapat…

DPR Minta Semua Pihak Bersikap Tenang Setelah Penertiban Bendera Bulan Bintang

26/12/202526/12/2025 admin

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta semua pihak untuk menahan diri dalam menangani isu yang berkaitan dengan bendera bulan bintang, simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal ini disampaikan di tengah situasi tumbuhnya gesekan di masyarakat, terutama saat penanganan bencana seperti banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh. Politikus yang berasal dari Partai Golkar ini menyatakan penyesalan atas insiden tersebut, yang terjadi pada waktu yang sangat krusial ketika banyak warga membutuhkan bantuan. Saat ini, fokus utama seharusnya adalah pada keselamatan dan bantuan bagi para korban bencana. Dalam pernyataannya,…

DPR Sebut Menhut Kebagian Tanggung Jawab soal Kerusakan Hutan

05/12/202505/12/2025 admin

Kerusakan hutan di Indonesia menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan. Banyak pihak berpendapat bahwa masalah ini bukanlah hal yang baru, melainkan akumulasi dari berbagai kebijakan yang buruk sejak lama. Dalam rapat di DPR, salah satu anggota Komisi IV, Firman Soebagyo, mengungkapkan pendapatnya tentang situasi ini. Menurutnya, hal ini tak bisa dipandang sepele dan menjadi sorotan yang pantas mendapat perhatian lebih. Firman menyatakan bahwa kesalahan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada menteri yang menjabat saat ini. Sebaliknya, sejarah kerusakan ekologis telah berlangsung jauh sebelumnya, dan memang perlu dibahas secara mendalam. Masalah…

DPR Setujui Tujuh Calon Anggota Komisi Yudisial

19/11/202519/11/2025 admin

Komisi III DPR baru saja menyetujui tujuh calon anggota Komisi Yudisial (KY) setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung selama dua hari. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno yang diadakan pada hari kedua, yang melibatkan delapan fraksi di Komisi III. Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam proses pemilihan anggota KY untuk periode 2025-2030, mengingat peran strategis yang diemban lembaga tersebut. Keputusan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan secara resmi sebelum para calon dilantik. Dalam rapat, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar, Sari Yuliati, menyampaikan bahwa…

Alasan Cucun DPR Marah kepada Penanya tentang Ahli Gizi hingga Minta Maaf

18/11/202518/11/2025 admin

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut penanya sebagai arogan serta menilai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak memerlukan ahli gizi. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan membuat banyak pihak bereaksi. Pasca pernyataan tersebut yang viral di media sosial dan mendapatkan kritik beragam, Cucun kemudian meminta maaf atas komentarnya yang dianggap menyinggung profesi ahli gizi. Dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa tujuannya adalah meluruskan maksud dari pembahasan yang berlangsung di forum tersebut. Cucun juga menambahkan…

Catatan Peradi SAI Menjelang Pengesahan RKUHAP di Paripurna DPR

15/11/2025 admin

Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia memberikan catatan penting terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelang pengesahan di rapat paripurna DPR. Dalam konteks tersebut, Ketua Umum DPN Peradi SAI, Harry Ponto, menggarisbawahi pentingnya implementasi yang konsisten terhadap ketentuan baru yang mencakup penggunaan alat perekam seperti CCTV dalam proses pemeriksaan. Harry menekankan bahwa kemajuan tidak boleh berhenti pada sekadar teks undang-undang. Ia berharap bahwa penerapan di lapangan dapat terukur dan sesuai dengan harapan dalam mencapai keadilan. “Ini langkah maju, tetapi kemajuannya tidak boleh berhenti di atas teks undang-undang,” ungkapnya. Hal…

Kritik DPR terhadap Putusan MK tentang Polisi Aktif Tidak Boleh Menjabat di Sektor Sipil

13/11/202513/11/2025 admin

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil menuai reaksi dari berbagai kalangan. Banyak yang menganggap bahwa keputusan ini, meskipun berdasarkan hukum, tetap membutuhkan pertimbangan lebih dalam aspek implementasinya di masyarakat. Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR, menyatakan bahwa meskipun menghormati keputusan tersebut, dia ingin menyoroti bahwa UU Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Polri tidak melarang posisi sipil yang diisi oleh polisi. Menurutnya, hal ini bisa menjadi celah untuk menciptakan penjelasan lebih lanjut mengenai kedudukan Polri dalam struktur pemerintahan. Nasir menambahkan, “Dalam pandangan saya, kepolisian adalah…

Puan Patuh pada Putusan MK Terkait Kuota 30 Persen Perempuan di AKD DPR

01/11/202501/11/2025 admin

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan adanya kuota minimal 30 persen untuk perempuan dalam setiap alat kelengkapan dewan (AKD). Ini merupakan langkah signifikan dalam mewujudkan kesetaraan gender di level legislatif di Indonesia. Puan juga menyatakan kesiapan untuk berdiskusi dengan perwakilan setiap fraksi di DPR mengenai penerapan keputusan tersebut, terutama dalam hal teknis pelaksanaannya di masa mendatang. Implementasi Keputusan MK dan Keterwakilan Perempuan “Keputusan MK ini akan kami tindaklanjuti, termasuk berdiskusi dengan tiap perwakilan fraksi,” ujar Puan, menunjukkan komitmennya untuk mendukung…

Komisi VIII DPR Dorong Pemerintah Buat Panduan Umrah Mandiri Khusus

28/10/202528/10/2025 admin

Ketika pemerintah merencanakan pembukaan kembali umrah mandiri, banyak orang merasa antusias dan berharap untuk dapat menjalankan ibadah tersebut dengan lebih fleksibel. Langkah ini memberikan kesempatan baru bagi umat Muslim yang ingin berziarah ke Tanah Suci tanpa harus melalui lembaga penyelenggara. Di balik semangat tersebut, ada tanggung jawab besar yang harus ditanggung oleh para jemaah. Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa pentingnya pedoman dan regulasi yang tepat harus dipertimbangkan agar ibadah umrah tetap berjalan sesuai syariat dan aman. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang jelas agar para jemaah tidak mengalami kesalahan…

Anggota DPR Minta Kasus Private Jet KPU Tidak Dilanjutkan ke Jalur Hukum

24/10/202524/10/2025 admin

Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, berharap bahwa kasus penggunaan jet pribadi oleh jajaran komisioner dan Sekjen KPU, yang menelan biaya sewa mencapai Rp46 miliar, tidak berlanjut ke ranah hukum. Ia menyayangkan bahwa masalah ini telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), padahal sejak awal, ia sudah memberikan peringatan agar masalah tersebut tidak meluas. Doli mengungkapkan rasa penyesalannya di kompleks parlemen, di mana ia menyatakan harapan agar situasi ini tidak berkembang lebih jauh. Dia juga menekankan pentingnya penanganan masalah ini secara tepat agar…