Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengungkapkan bahwa 12 kabupaten atau kota di wilayah terdampak banjir di Sumatra telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase pemulihan. Peralihan ini menunjukkan kemajuan dalam penanganan bencana dan penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung warga yang terdampak.
Meskipun beberapa daerah telah memulai transisi ini, masih ada wilayah lain yang tetap pada status tanggap darurat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan mendesak warga yang terkena dampak banjir tetap terpenuhi dengan baik.
Pratikno menyampaikan bahwa 12 daerah yang beralih status tersebut merupakan bagian dari total 52 kabupaten dan kota yang berada di tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Perubahan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat yang kini mulai bisa merencanakan kembali kehidupan mereka.
Proses Transisi dari Tanggap Darurat ke Pemulihan
Transisi dari tanggap darurat ke fase pemulihan tidak semudah yang dibayangkan. Diperlukan kolaborasi yang erat antar berbagai pihak untuk memastikan semua kebutuhan pemulihan dapat terpenuhi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat situasi lapangan yang masih memerlukan perhatian serius.
Pratikno juga menekankan bahwa penting untuk melanjutkan perhatian terhadap kabupaten di Aceh yang masih menghadapi tantangan besar. Sebanyak 11 kabupaten di Aceh belum siap untuk beralih status, sehingga perpanjangan masa tanggap darurat menjadi sangat penting.
Dia menuturkan bahwa setiap daerah harus benar-benar siap sebelum memasuki fase pemulihan agar semua upaya yang dilakukan dapat berhasil. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemulihan yang akan datang.
Percepatan Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap
Dalam upaya mempercepat pemulihan, pemerintah telah mulai membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di daerah yang terkena dampak. Di Sumatera Barat, pembangunan huntara telah memasuki beberapa kabupaten, dan berkembang ke wilayah lain yang juga terdampak.
Di Sumatera Utara, langkah serupa juga dilaksanakan di berbagai kabupaten, di mana beberapa unit contoh sudah mulai dibangun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang kehilangan tempat tinggal bisa segera memiliki hunian yang layak.
Situasi di Aceh memperlihatkan bahwa pembangunan huntara telah dimulai di satu kabupaten, sementara kabupaten lainnya masih berproses dalam persiapan lahan. Pematangan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan ini.
Data Korban dan Upaya Penanganan Berkelanjutan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya peningkatan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir di Sumatra. Hingga saat ini, total korban yang meninggal mencapai 1.135 jiwa, sementara 173 orang masih dinyatakan hilang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa penambahan jumlah korban jiwa tersebut merupakan hasil dari operasi pencarian yang dilakukan di lapangan. Upaya ini menunjukkan betapa pentingnya tindakan cepat dalam menangani bencana.
Setiap harinya, tim pencari terus bekerja dengan tekun untuk mencari para korban yang hilang dan memberikan informasi terbaru kepada keluarga. Ini menjadi langkah penting untuk memberikan harapan dan kepastian bagi keluarga yang masih menunggu kabar.
