Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, mengumumkan rencana untuk menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik yang menggunakan teknologi pengenalan wajah. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026 dan bertujuan untuk meningkatkan akurasi identitas pengguna serta mengurangi potensi kejahatan digital yang marak terjadi.
Dengan langkah ini, diharapkan akan ada pengetatan sistem registrasi yang dapat membantu mencegah penipuan yang memanfaatkan nomor telepon. Kebijakan registrasi berbasis biometrik diharapkan dapat melindungi identitas pengguna serta meningkatkan keamanan dalam penggunaan layanan telekomunikasi.
Pada awal implementasi, registrasi ini akan bersifat sukarela bagi pelanggan baru hingga akhir Juni 2026. Namun setelah batas waktu tersebut, setiap pelanggan baru diwajibkan untuk menggunakan metode registrasi biometrik, yang menandakan pergeseran menuju sistem yang lebih aman dan terakreditasi.
Pentingnya Registrasi Kartu SIM Berbasis Biometrik untuk Keamanan Digital
Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap tingginya angka penipuan digital yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, berbagai modus kejahatan siber sering kali berakar dari penyalahgunaan identitas nomor telepon yang tidak terdaftar dengan benar.
Kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan digital telah mencapai angka yang mencengangkan, yakni lebih dari Rp7 triliun. Angka ini menunjukkan betapa mendesaknya upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman digital yang semakin kompleks.
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa lebih dari 30 juta panggilan penipuan terjadi lebih dari sekali dalam sebulan. Dengan situasi ini, dapat dibayangkan betapa besarnya risiko yang dihadapi oleh para pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia.
Kerugian Finansial akibat Kejahatan Digital di Indonesia
Menyusul laporan dari Indonesia Anti Scam Center, terdapat lebih dari 383.000 rekening yang terindikasi terlibat dalam berbagai jenis penipuan dengan total kerugian mencapai Rp4,8 triliun. Angka ini sangat kontras dengan jumlah pelanggan seluler yang telah terverifikasi, yaitu lebih dari 332 juta nomor.
Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pengguna seluler sangat besar, banyak yang tidak terlindungi dari ancaman yang ada. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah inovatif dengan memanfaatkan teknologi biometrik sebagai solusi yang diharapkan mampu menekan angka kriminalitas ini.
Dengan adanya sistem registrasi biometrik, diharapkan akan tercipta database yang lebih valid dan aman, mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan identitas serta penipuan dalam transaksi yang melibatkan nomor telepon.
Dukungan dari Operator Seluler untuk Kebijakan Registrasi Biometrik
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan komitmen para operator seluler dalam mendukung implementasi kebijakan registrasi SIM berbasis biometrik. Mereka percaya bahwa langkah ini sangat penting untuk melindungi kepentingan pelanggan di tengah maraknya digitalisasi layanan.
Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan bahwa sistem identifikasi yang lebih kuat diperlukan dalam konteks transaksi digital yang terus berkembang. Berbagai layanan mulai dari mobile banking hingga akses layanan publik, semakin bergantung pada keamanan nomor telepon pengguna.
Pergeseran dari sistem validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga menuju registrasi biometrik merupakan langkah lanjutan dari kebijakan ‘know your customer’ (KYC) yang telah diterapkan sejak tahun 2005. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dan operator untuk memberikan layanan yang lebih aman kepada masyarakat.
