Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki legitimasi untuk memberhentikan dirinya sebagai Ketua Umum. Pernyataan ini disampaikan setelah dia menghadiri Rapat Koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Surabaya, yang berlangsung tertutup.
Dalam sambutannya, Gus Yahya menjelaskan bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU, keputusan untuk memecat ketua umum tidak termasuk dalam wewenang rapat harian Syuriyah. Ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap batasan-batasan dalam organisasi untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik internal.
Gus Yahya menambahkan bahwa isu mengenai pemecatan dirinya ternyata mengemuka setelah rapat yang dihadiri oleh sejumlah petinggi dari PBNU. Dia menekankan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat dalam rapat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Konsekuensi dari Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang Kontroversial
Keputusan rapat harian Syuriyah pada 20 November 2025, yang meminta Gus Yahya untuk mundur, dianggapnya tidak sah. Dia menegaskan hal ini berkaitan erat dengan konstitusi organisasi yang jelas melarang keputusan semacam itu diambil tanpa legitimasi yang benar.
Menyusul munculnya isu pemakzulan, Gus Yahya merasa perlu untuk menyampaikan pandangannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan anggota NU. Ia mengingatkan bahwa semua keputusan harus diambil berdasarkan mekanisme yang telah disepakati dalam aturan organisasi PBNU.
Isu ini memicu berbagai respons dari anggota dan pengurus lainnya. Sebagian mendukung Gus Yahya, sementara yang lainnya mungkin merasa perlu untuk melakukan evaluasi atas kepemimpinan saat ini.
Pentingnya Patuhi AD/ART dalam Organisasi
Gus Yahya menekankan bahwa setiap fungsionaris organisasi, termasuk Ketua Umum, harus tunduk pada aturan yang ditetapkan dalam AD/ART. Proses pergantian kepemimpinan bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga soal menghormati prinsip-prinsip keberlanjutan dalam organisasi.
Dia pun menegaskan bahwa rapat harian Syuriyah tidak hanya terbatas pada pemecatan jabatan ketua umum, tetapi juga tidak bisa memberhentikan pejabat lainnya seperti wakil sekretaris jenderal. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghargai struktur organisasi yang ada.
Dengan adanya pernyataan yang jelas dari Gus Yahya, diharapkan setiap anggota dapat memahami posisinya dan menilai secara objektif terkait isu yang sedang berkembang. Keterbukaan dalam berkomunikasi menjadi kunci agar tidak ada lagi spekulasi yang bisa memperkeruh situasi.
Langkah Selanjutnya bagi PBNU di Tengah Kontroversi
Dengan situasi yang terjadi saat ini, Gus Yahya berharap agar semua pihak dapat fokus pada agenda besar PBNU, yang jauh lebih penting daripada isu pemecatan dirinya. Dia mengajak semua anggota untuk menyatukan visi dalam menjalankan program dan kegiatan organisasi.
Rapat koordinasi yang diadakan di Surabaya diharapkan dapat memberikan solusi bagi ketegangan yang muncul. Selain itu, penting bagi pengurus di semua level untuk turut serta dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk diskusi dan konsensus.
Sebagai pemimpin, Gus Yahya percaya bahwa diskusi terbuka bisa menjadi cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Melalui musyawarah, diharapkan semua keputusan bisa diambil berdasarkan kesepakatan dan rasa saling menghormati antaranggota.
