Sebanyak 40 nama pahlawan diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional pada tahun 2025. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada 21 Oktober di Jakarta. Penganugerahan gelar bagi para pahlawan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada 10 November, bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Pengajuan nama pahlawan nasional ini merupakan upaya untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa mereka yang telah berkontribusi besar dalam perjuangan bangsa. Hal ini juga merupakan bagian dari proses pengakuan yang lebih luas terhadap sejarah perjuangan Indonesia.
Pemerintah serius dalam menangani usulan pahlawan nasional ini dan telah menyusun daftar yang berisi individu-individu yang dianggap layak untuk mendapatkan gelar ini. Proses pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi dan sumbangsih yang telah diberikan kepada negara.
Pendaftaran dan Proses Seleksi Usulan Gelar Pahlawan Nasional
Proses pendaftaran gelar pahlawan nasional melibatkan sejumlah tahapan, diawali dengan pengumpulan data dari berbagai daerah. Setiap daerah diharapkan mengusulkan nama-nama tokoh yang memiliki jasa luar biasa untuk bangsa.
Nama-nama yang diusulkan akan ditelaah oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang merupakan tim yang terdiri dari para ahli dan pemuka masyarakat. Tim ini memiliki tanggung jawab untuk menilai kelayakan setiap tokoh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Setelah melalui proses penilaian, keputusan akhir akan disampaikan kepada Menteri Sosial dan Ketua Dewan Gelar. Penganugerahan dilaksanakan dalam sebuah upacara resmi yang bertujuan untuk memberi penghormatan kepada para pahlawan yang terpilih.
Daftar Nama Usulan Pahlawan Nasional untuk 2025
Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut adalah beberapa nama yang diusulkan untuk gelar pahlawan nasional tahun 2025: KH. Muhammad Yusuf Hasyim dari Jawa Timur dan Marsinah dari Jawa Timur.
Selain itu, ada juga nama-nama lainnya seperti Demmatande dari Sulawesi Barat dan KH. Abbas Abdul Jamil dari Jawa Barat. Setiap nama memiliki latar belakang dan sejarah perjuangan yang patut untuk dikenang.
Pemerintah berharap dengan adanya pengakuan ini, masyarakat lebih memahami kontribusi besar yang telah diberikan oleh para pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Pahlawan yang Ditunda Pengakuan di Tahun Sebelumnya
Beberapa nama pejuang yang telah diajukan sebelumnya juga masih dalam pendataan dan evaluasi. Contohnya adalah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Sumatera Barat, yang diusulkan sejak tahun 2011, namun hingga kini belum mendapatkan keputusan final.
Usulan lain berasal dari Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin yang telah diusulkan pada tahun 2010 dan kini masih berada dalam proses. Penundaan ini seringkali dikarenakan berbagai alasan administratif maupun substantif yang memerlukan perhatian lebih.
Pemerintah berkomitmen untuk mengevaluasi semua usulan ini secara adil, sehingga kisah dan jasa masing-masing individu sebagai pahlawan nasional bisa terangkat dan diakui oleh seluruh masyarakat.
