Anggaran Kesehatan Menurun, Bagaimana Pemerintah Memastikan Warga Tetap Sehat?

Dalam beberapa waktu belakangan, perdebatan mengenai porsi anggaran untuk sektor kesehatan Indonesia semakin mendalam. Di tengah krisis dan tantangan yang dihadapi, besaran anggaran kesehatan dalam APBN 2026 dianggap belum memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat.

Beberapa ekonom telah mengungkapkan keprihatinan mereka, termasuk Ketua Indonesia Health Economic Association yang menyatakan bahwa prioritas dalam alokasi anggaran harus segera diperbaiki demi masa depan kesehatan masyarakat.

Pendanaan Kesehatan Indonesia dan Tantangan yang Dihadapi

Ketua Indonesia Health Economic Association, Prof. Hasbullah Thabrany, menyatakan bahwa anggaran Kementerian Kesehatan pada APBN 2026 menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Dengan total belanja negara yang mencapai Rp3.000 triliun, alokasi sebesar Rp114 triliun untuk kesehatan terbilang kecil dan tidak mencerminkan kebutuhan mendasar masyarakat.

Prof. Hasbullah menitikberatkan pada pentingnya peningkatan porsi anggaran kesehatan, mengingat negara-negara tetangga seperti Thailand dan China telah mencapai alokasi kesehatan yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 3% dari PDB. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pembiayaan publik untuk kesehatan.

Rendahnya rasio pajak di Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan alokasi anggaran kesehatan. Hal ini menandakan bahwa pengembangan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional sangat tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola anggaran tersebut.

Menanggapi hal ini, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan Kemenkes, Bayu Teja, mengakui adanya keterbatasan anggaran. Namun, dia menekankan bahwa dana yang ada akan difokuskan pada program-program prioritas yang dianggap krusial untuk memperbaiki layanan kesehatan.

Dalam pernyataannya, Bayu menegaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, pemerintah tetap akan berusaha menyediakan vaksin, pendidikan dokter spesialis, dan program kesehatan gratis lainnya untuk masyarakat kurang mampu.

Kebijakan dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Kesehatan

Bayu Teja juga menjelaskan bahwa pemerintah berusaha mencari alternatif pendanaan untuk proyek-proyek besar dalam sistem kesehatan. Ini termasuk peningkatan kualitas rumah sakit di daerah 3T serta pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk layanan lebih baik di puskesmas.

Strategi yang diambil meliputi kolaborasi dengan berbagai sumber dana seperti pinjaman, hibah, dan dana badan layanan umum. Kombinasi ini diharapkan mampu menutup celah dalam pendanaan yang ada saat ini.

Sementara itu, tantangan lainnya terletak pada pemanfaatan data kesehatan nasional yang telah tersedia. Prof. dr. Budi Aji dari Universitas Jenderal Soedirman menggarisbawahi pentingnya pengolahan dan analisis data tersebut untuk meningkatkan efektivitas program-program kesehatan yang dijalankan.

Data yang terkumpul dari berbagai program digital harus dioptimalkan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat dalam pengambilan keputusan strategis. Jika tidak, tujuan untuk menurunkan angka stunting, misalnya, akan sulit tercapai.

Budi juga menekankan perlunya interoperabilitas sistem data agar layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit dapat saling berkomunikasi dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik.

Perubahan Paradigma Pengelolaan Anggaran Kesehatan

Salah satu perubahan signifikan dalam pengelolaan anggaran kesehatan adalah penghapusan sistem mandatory spending. Sejak kebijakan itu berlaku, standar anggaran minimal untuk kesehatan tidak lagi diatur. Ini membuat banyak pihak khawatir, terutama mengenai kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan dasar yang memadai.

Dengan sistem baru yang berbasis pada model money follow program, kini pemerintah dituntut untuk memprioritaskan efektivitas program. Hal ini berarti, sebelum mengeluarkan anggaran untuk suatu program, pemerintah perlu melakukan analisis mendalam mengenai efektivitas dan biaya yang terlibat.

Bayu menegaskan bahwa pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan respons terhadap perkembangan kesehatan masyarakat dan mendukung pengelolaan anggaran yang lebih transparan. Meski demikian, dia mengakui bahwa diskusi yang panjang dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan tetap diperlukan.

Dia juga memastikan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penting dalam penguatan sistem kesehatan dasar, dengan fokus pada perbaikan layanan di daerah yang terpinggirkan dan peningkatan deteksi penyakit berbahaya.

Upaya untuk memperkuat pencegahan terhadap berbagai penyakit, seperti jantung dan kanker, menjadi prioritas tinggi, karena banyak penyebab kematian di Indonesia berkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut.

Harapan untuk Masa Depan Layanan Kesehatan di Indonesia

Dalam menghadapi berbagai tantangan, harapan akan perbaikan dalam sektor kesehatan tetap ada. Melalui pengelolaan anggaran yang lebih strategis dan transparan, diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik. Ini tentu akan sangat berguna bagi masyarakat, baik dari segi kualitas hidup maupun produktivitas.

Kesadaran akan pentingnya kesehatan sebagai fondasi bagi pembangunan nasional harus tetap dijaga. Oleh karenanya, berbagai langkah perbaikan dalam sektor kesehatan menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan.

Dengan pemerataan anggaran dan penggunaan data yang cermat, efektivitas program kesehatan akan meningkat. Ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam pengembangan kualitas masyarakat dan mengurangi beban ekonomi akibat kesehatan yang buruk.

Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai sistem kesehatan yang lebih baik. Penyadaran kolektif serta komitmen dari semua elemen masyarakat menjadi modal utama dalam menghasilkan perubahan yang positif.

Jika langkah-langkah ini dapat diterapkan dengan baik, Indonesia akan bergerak menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi semua warganya.